Pemadaman NIK dan NPWP
Hukum

Cara Pemadanan NIK dan NPWP

Cara Pemadanan NIK dan NPWP – Seiring perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, tahun 2023 menjadi tonggak bersejarah dengan diberlakukannya kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perubahan signifikan ini diinisiasi oleh Presiden Jokowi melalui penandatanganan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 28 Juli 2023.

Cara Memeriksa NIK Menjadi NPWP

Hal pertama yang kita lakukan adalah memeriksa apakah NIK sudah dijadikan NPWP:

  • Kunjungi laman www.pajak.go.id atau akses langsung ke laman djponline.pajak.go.id.
  • Pilih opsi “Login” dan masukkan 16 digit NIK.
  • Gunakan kata sandi akun pajak Anda dan klik “Login.”
  • Masukkan kode keamanan yang sesuai pada kolom yang telah disediakan.
  • Jika berhasil masuk, itu berarti informasi NIK/NPWP16 telah tercatat di dalam NPWP terbaru.

Cara Pemadanan NIK dan NPWP

Berikut adalah cara untuk melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Langkah-langkah untuk login akun pajak menggunakan NIK adalah sebagai berikut:

  • Kunjungi situs www.pajak.go.id.
  • Klik tombol login.
  • Masukkan 16 digit NIK.
  • Masukkan kata sandi dan kode keamanan.
  • Klik login.
  • Tunggu hingga masuk ke halaman profil.

Jika tidak dapat login, wajib pajak bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Kunjungi situs www.pajak.go.id.
  • Klik tombol login.
  • Masukkan 15 digit NPWP.
  • Masukkan kata sandi dan kode keamanan.
  • Buka menu profil.
  • Masukkan NIK sesuai KTP.
  • Cek validitas NIK.
  • Klik ubah profil.
  • Logout, kemudian login ulang menggunakan NIK dan kata sandi yang baru saja digunakan.

Jika NIK sudah tercantum di menu profil, itu menandakan bahwa NIK telah ter-update dan dapat digunakan pada situs www.pajak.go.id.

Saat NIK sudah tercantum dalam profil dengan status valid (ditandai dengan warna hijau), maka NIK telah berhasil dijadikan NPWP. Selanjutnya, dapat melengkapi data diri seperti nama lengkap, alamat, nomor ponsel yang aktif, dan data lainnya.

Baca juga: Surat Keterangan Belum Menikah: Cara Membuat dan Contoh Surat

Batas Pemadanan NIK dan NPWP

Seiring dengan perkembangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan penundaan batas waktu pemadanan NIK menjadi NPWP hingga tanggal 30 Juni 2024. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. Dengan demikian, Wajib Pajak memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan pemadanan dan memastikan bahwa data mereka sudah terupdate.

Dengan batas waktu yang diperpanjang, pastikan melakukan pemadanan dengan cermat dan tidak melewatkan tenggat waktu yang telah ditentukan. Seiring dengan implementasi penuh pada 1 Juli 2024, pastikan data sudah terupdate agar tidak mengalami kendala dalam proses administrasi perpajakan di masa mendatang.

Format NPWP 15 digit masih berlaku untuk masa pajak Januari 2024 dan kebijakan ini berlaku untuk orang pribadi yang merupakan penduduk atau bukan penduduk, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah.

Format tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak untuk:

  • Membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, e-Bupot Unifikasi, dan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah, serta membuat Faktur Pajak melalui aplikasi e-Faktur.
  • Membuat kode billing dan melakukan penyetoran/pembayaran pajak.
  • Melaporkan SPT.
  • Melaporkan informasi keuangan secara otomatis untuk tahun 2023 bagi Wajib Pajak badan Lembaga Keuangan Pelapor (Exchange of Information Domestic).

Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 menyebutkan bahwa wajib pajak tidak akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi jika sudah memadankan NIK dengan NPWP sesuai dengan Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh. Bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dengan NPWP, mereka akan dikenakan tarif pajak 20 persen lebih tinggi.

Informasi Tambahan

Seluruh perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 2 Ayat 1A dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa NPWP bagi orang pribadi menggunakan NIK sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penting untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan menggunakan situs pajak resmi untuk menghindari potensi penipuan. Dengan pemahaman yang baik tentang langkah-langkah pemadanan dan tenggat waktu yang diberikan, Wajib Pajak dapat memastikan kelancaran proses administrasi perpajakan dan memanfaatkan keuntungan dari harmonisasi peraturan perpajakan ini. Mari bersama-sama menuju administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien!

Bambang Niko Pasla

A seasoned writer in the fields of industry, business, and technology. Enjoys sports and traveling activities.